RIYAN DISTA

Akhirnya nulis lagi diblog ini nih, setelah 3 tahun gak nulis akhirnya nih jari & pikiran gak kuat juga nahan nafsunya haha. Baiklah saya turutin nafsunya yah, biar tersalurkan hha. Jadi maaf aja nih kalo tulisan yang pertama di tahun 2018 ini nih masih kurang bagus, ya wajarlah masih kaku untuk nulis lagi hehe. Baiklah, biar gak kebanyakan basa basi nih langsung ke topic yang akan kita bahas aja yah...

Kali ini saya akan menulis tentang Tahun Politik. Yup, lumayan serius sih pembahasannya hehe, ya mumpung lagi hangat hangatnya nih. Sambil baca nih blog siapin dulu kopi & cemilan biar gak ngantuk haha, blog ini biasanya ngebosenin tapi ngangenin haha (bercanda). Eh gak jadi jadi nih seriusnya? okelah langsung aja nih ya...

Tahun Politik, mungkin yang sering baca, nonton, dengerin berita pasti gak asing mendengar “Tahun Politik”. Tahun politik sekarang bertepatan di tahun 2018-2019. Disebut tahun politik karena ditahun 2018-2019 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi diawali pilkada serentak di tahun 2018, dan menyusul Pemilu di tahun 2019. Akan ada kurang lebih 171 daerah yang menjadi wahana pertarungan politik secara serentak di bulan juni 2018. Dengan rentang waktu yang boleh dikatakan gak terlalu lama, rakyat Indonesia kembali menyelupkan jari manisnya ditinta basah sebagai tanda telah memberikan hak suaranya di Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan di bulan april 2019. Direntang tahun 2018-2019 inilah suhu politik dinegeri ini akan memanas, akan banyak drama politik yang akan dipertontonkan aktor-aktor politik dinegeri ini.

Sama halnya dengan film drama yang ada intrik atau konfliknya. Drama politik dinegeri ini pun akan berhias intrik atau konflik yang lahir dari pergesekan antar aktor politik. Beragamnya suku bangsa di negeri ini pun coba dimanfaatkan oleh kelompok kelompok politik tertentu untuk memanaskan suhu perpolitikan di negeri ini. Tidak jarang kita melihat akhir-akhir ini isu ras suku agama dijadikan peluru untuk menjatuhkan lawan politiknya. Memang untuk mendapatkan hati rakyat dengan keberagaman di negeri ini sangat sulit. Rakyat punya dasar masing-masing dalam memilih pemimpin atau wakilnya di parlemen. Oleh sebab itulah, berbagai cara pun dicoba untuk menarik perhatian rakyat. Baik dengan cara yang wajar sampe yang tidak wajar. Memang semua ini merupakan proses pendewasaan demokrasi di negeri ini, tapi kalau dilihat dari sisi menggunakan segala cara dengan memanfaatkan isu isu ras suku agama bukan merupakan bagian pendewasaan demokrasi itu sendiri, malah menjadikan demokrasi di negeri ini tercoreng.

Semakin melihat proses demokrasi saat ini, semakin jelas kita melihat rakyat sudah semakin melek dengan politik. Melek politik bukan berarti cerdas atau benar-benar paham dengan politik tapi hanya sekedar tahu. Saya mengatakan hanya sebatas tahu karena kita melihat masih dengan mudahnya dipengaruhi dengan isu-isu yang diangkat kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Rasanya tidak cukup hanya sekedar menebar janji politik saja untuk rakyat saat ini, tapi butuh pendidikan politik yang nyata dan positif kedepannya. Hal ini sangat penting demi keberlangsungan proses demokrasi di negeri ini agar tidak mewariskan budaya politik yang negative kedepannya. Intinya, rakyat butuh aktor politik yang mendidik rakyatnya berpolitik dengan benar bukan menjerumuskan ke sisi negatifnya. Ibaratnya pacaran masa sih ngasih pengaruh negative ke pasangannya. Namanya hubungan kan sebaiknya saling support & ngasih pengaruh yang positif. Loh, kok bahas pacaran aja haha, jangan baper ya yang jomblo atau yang belum pernah ngerasin proses deketin gebetannya, mana tau tulisan ini ngasih inspirasi proses PDKT gebetannya.

Tahun Politik, Tahunnya PeDekate. Ya kalau anak jaman now pasti taulah proses PDKT/Pendekatan ke gebetannya gimana kan, nah disini dalam artian proses pendekatan aktor politik & kelompoknya ke rakyat untuk mendapatkan suara demi memperebutkan kursi pimpinan di pemerintah daerah, parlemen & istana. Pesta demokrasi memang tidak lepas dari proses pendekatan aktor politik ke rakyatnya, proses inilah yang banyak disalahgunakan oleh aktor politik dan kelompoknya demi mendapat perhatian. Penyalahgunaan dalam artian pencitraan yang berlebihan, mengangkat berbagai isu demi menjatuhkan elektabilitas lawan politik, politik uang dll. Sama halnya dalam proses pendekatan cewek & cowok demi menjalin hubungan, ngebet sih sah sah aja, tapi jangan terlalu berlebihan sampe segala cara pun dicoba, dukun pun bertindak haha.

Buruknya proses pendekatan aktor politik di negeri ini hanya sebatas kepentingan politik semata tanpa memandang kebutuhan jangka panjang untuk rakyat dan realisasi janji politik pasca pesta demokrasi berlangsung. Kenyataannya rakyat akan ditinggal & tidak dilirik lagi ketika kepentingan politiknya telah tercapai. Sebagai rakyat mungkin kita merasakan perhatian yang lebih ditahun politik akan berbeda dengan perhatian yang diberikan pasca pilkada & pemilu berlangsung. Kebiasaan inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada aktor politik & kelompoknya bahkan lebih buruknya bisa menimbulkan sikap apatisme politik. Mungkin saran aja nih untuk aktor/elite politik yang akan atau lagi proses pendekatan, ini nih saran dari penulis yang hanya butiran debu di dunia perpolitikan Indonesia:

1. Jangan obral janji, berikan janji politik yang nyata dan sesuai kemampuan. Jangan terlalu dipaksakan bisa menyulap semua kebutuhan rakyat, karena rakyat suka yang apa adanya, tidak terlalu obral janji sana sini tapi kenyataannya gak akan terealisasi janji politiknya.

2. Jangan safari politik yang berlebihan. Memang penting untuk melakukan safari politik dengan maksud untuk merebut suara di daerah atau pelosok negeri dan mengetahui permasalahan yang terjadi di daerah tsb. Tapi kenyataannya safari politik hanya bersifat bagi-bagi sembako,pendekatan dengan tokoh masyarakat, hiburan rakyat, dan menyebar janji politik belaka karena setelah berlangsungnya pilkada atau pemilu akan jarang kita melihat aktor politik itu kembali lagi apalagi janji politik belum terealisasi. Alangkah baiknya safari politik dijadikan sarana pendidikan politik. Karena pendidikan politik akan lebih bermanfaat untuk masyarakat dalam menentukan pilihannya.

3. Ciptakan hubungan yang berkelanjutan bukan sekedar hubungan jangka pendek dalam konteks sekedar kepentingan politik saja. Sehingga akan lahir aktor politik yang siap membantu & memberikan solusi berbagai permasalahan di tengah masyarakat disaat terpilih atau tidak terpilih.

4. Jauhkan niat untuk berhubungan dengan berbagai tokoh masyarakat dengan orientasi untuk membangun manuver politik untuk kekuasaan belaka.

5. Jauhkan pola pikir yang terlalu simple untuk mendapatkan kekuasaan dalam artian merebut kekuasaan hanya sebatas nilai materi yang tersalurkan ke masyarakat. Seperti membeli suara dengan bagi bagi sembako, uang, pembanguan masjid, perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur dll dalam proses pendekatan. Boro boro membuat keputusan politik dari aspirasi masyarakat, yang ada aktor politik terjebak dalam pemberian bantuan atau sumbangan dengan biaya yang tinggi. Ujung ujungnya timbul niat balikin modal lagi ntar, eh korupsi lagi deh. Ingat ya, ini bukan CSR sebuah perusahaan, rakyat butuh aktor politik yang benar-benar bisa memecah permasalahan & memberikan solusi yang nyata.

6. Jangan pernah mengumbar kekurangan lawan politik di depan masyarakat karena akan memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat. Karena setiap kepemimpinan pasti ada kurang dan lebihnya, tidak akan ada yang sempurna. Apa mau disaat kita duduk jadi kepala daerah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya?cukup pahami kekurangan yang sebelumnya dan cari solusinya, toh tujuannya juga satu untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

7. Nah yang paling penting nih, jangan jadikan isu toleransi & keberagaman sebagai alat propaganda politik, ciptakan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk menekan konflik horizontal ditengah masyarakat yang akhir akhir ini sempat memanas.

Mungkin poin-poin diatas bisa menjadi saran dan masukan untuk elite politik di negeri ini dalam proses pendekatan ke rakyatnya di tahun politik ini, demi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya. Sukses untuk semua pendekar politik dinegeri ini yang lagi proses PDKT dan akan menuju ke arah sana. Semoga tahun politik ini melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan tulus mengabdi untuk bangsa dan rakyatnya.

Freeport Indonesia, perusahaan yang cukup fenomenal dari awal menginjakkan kaki di Indonesia hingga sekarang. Berbagai konspirasi mereka ciptakan dengan teknik adu domba dan provokasi untuk mempermulus tujuannya sehingga secara tidak langsung mengatur kebijakan negeri ini. Sangat ironis ketika kita melihat sebuah perusahaan mengatur sebuah negara. Untuk itu kita wajib melihat bagaimana perusahaan ini bisa menginjakkan kaki di negeri ini. Freeport Indonesia awalnya bernama Freeport Sulphur merupakan perusahaan Amerika yang bergerak dibidang pertambangan. Perusahaan ini pada awalnya nyaris bangkrut akibat dari pergantian kekuasaan di Kuba pada tahun 1959. Dalam tulisan Lisa Pease dalam majalah Probe, Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba terkena imbas akibat pergantian kekuasaan di Kuba. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya untuk menekan Fidel Castro, namun upaya tersebut gagal.

Forbes Wilson

Kegagalan tersebut menimbulkan situasi yang tidak pasti untuk keberlangsungan Freeport Sulphur. Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur ketika itu berusaha mencari jalan keluar dari situasi ketidakpastian tersebut. Pada Agustus 1959, beliau melakukan pertemuan dengan direktur operasional East Borneo Company yaitu Jan Van Gruisen. Dalam pertemuan tersebut Gruisen menceritakan penemuan besarnya tentang kekayaan alam Irian Barat yang merupakan hasil dari penelitian Jacques Dozy di tahun 1936. Yang anehnya, hasil penelitian tersebut tidak diketahui oleh pemimpin Indonesia ketika itu, secara otomatis hasil dari penelitian tersebut belum dikelola oleh Indonesia.

Forbes Wilson bersama timnya di Ersberg

Mendengar hal tersebut, Wilson sangat antusias untuk melakukan penelitian ulang di Irian Barat untuk memastikan kebenaran hasil penelitian Jacques Dozy. Begitu besar harapan Wilson hasil dari penelitian ini menjadi titik terang untuk perusahaannya agar bisa bangkit kembali dari kebangkrutan yang tinggal selangkah lagi didepan. Wilson bersama timnya akhirnya berangkat ke Irian Barat guna melakukan penelitian dan survey di Gunung Ersberg (gunung tembaga) dan juga wilayah sekitarnya. Penelitian tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut Gunung Ersberg sebagai harta karun terbesar karena tidak perlu menyelam untuk mendapatkannya, harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Tidak hanya biji tembaga yang ia temukan, gunung tersebut ternyata dipenuhi biji emas dan perak. Maka dari itu Wilson mengatakan, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Gunung Tembaga. Karena penemuan besarnya tersebut, wilson memperkirakan Freeport akan untung besar dan akan menutup kerugiannya di Kuba apabila perusahaannya dapat mengelola pertambangan di gunung ini. Dengan langkah yang sangat cepat wilson pun meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut pada 1 Februari 1960.

Namun akibat dari hubungan Indonesia dan Belanda memanas sehingga eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah bergejolak yang membuat Soekarno menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Hal inilah yang membuat Freeport harus menelan pil pahit karena terkendala dalam masalah izin mengelola pertambangan di daerah operasi militer. Wilson pun terdorong meminta bantuan kepada Presiden AS J.F Kennedy untuk mendinginkan Irian Barat. Tapi sayangnya, JFK malah pro Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan Marshall Plan jika tetap mempertahankan Irian Barat dalam kekuasannya. Belanda akhirnya terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat karena saat itu Belanda memerlukan bantuan dana untuk membangun kembali negerinya dari dampak Perang Dunia II. Sayangnya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg mengandung banyak emas yang nilainya melebihi bantuan Marshall Plan yang diberikan AS. Kemunduran Belanda ini berdampak buruk terhadap kerjasama East Borneo Company dengan Freeport, sehingga membuat pemimpin Freeport marah besar ditambah lagi ketika mendengar JFK menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 Juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia.

Tetapi sayangnya rencana JFK tersebut berubah drastis ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Unik bukan, banyak kalangan yang mengatakan penembakan Kennedy merupakan konspirasi besar menyangkut kepentingan kelompok tertentu untuk mengambil alih kebijakan politik di Amerika. Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Johnson menggantikan Kennedy. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Secara otomatis, kebijakan ini sangat berpihak kepada Freeport. Nah, kenapa seperti itu? ya karena dibalik keberhasilan Johnson dalam memenangkan pemilihan Presiden AS tahun 1964 ada campur tangan Augustus C. Long yang merupakan salah satu anggota dewan direksi Freeport. Augustus C. Long memang memiliki kepentingan besar atas Indonesia. Ia juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex yang merupakan hasil kerjasama dengan Standard Oil of California milik Rockefeller Family.

Augustus C. Long

Sama halnya dengan Freeport, Caltex juga terkena imbasnya akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Soekarno pada tahun 1961 yang mengharuskan 60 persen laba diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Sehingga membuat Augustus C. Long marah besar terhadap Soekarno dan ingin menyingkirkan kepemimpinan Soekarno. Nah, kenapa dia begitu berani dengan Pemerintah Indonesia ketika itu? Yup, tidak jauh-jauh dari campur tangan CIA. Augustus C. Long pernah menjadi presiden Presbysterian Hospital di New York selama dua periode (1961-1962), sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat yang ia pimpin merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA. Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco pada masa krusial di Indonesia antara tahun 1964-1970. Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Tidak berselang waktu yang cukup jauh, di Agustus 1965 karir Augustus melonjak karena mulai memasuki jabatan vital di pemerintahan AS. Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Perjalanan karir Augustus C. Long tertulis dengan detail dalam tulisan Lisa Pease yang dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini.

Dengan jabatan vitalnya tersebut, Long memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Bukan tidak mungkin Long merupakan salah satu tokoh yang merancang Soekarno lengser. Kenapa Soekarno ingin dilengserkan?

Dr.Asvi Marwan Adam yang merupakan pengamat sejarawan dari LIPI mengatakan Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indoensia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Sebuah arsip Kedubes AS di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Tiba-tiba Soeharto datang dengan menumpang sebuah helikopter asing. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

"Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkannya seperti itu," kata Asvi.

Ntah siapa yang berada dibelakang Soeharto ketika itu, sehingga berani menyatakan pernyataan seperti itu. Berbagai penolakan terhadap perusahaan asing yang ingin mengelola aset di Indonesia terus saja terjadi. Soekarno begitu keras mempertahankan aset Indonesia agar dikelola oleh anak bangsa sendiri pada waktunya nanti. Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari AS menemui Soekarno untuk menawarkan investasi di Papua. Namun Soekarno tetap menolaknya secara halus, ujar Asvi. Soekarno memiliki rencana 20 tahun lagi modal asing diizinkan masuk Indonesia, setelah putra putri bangsa Indonesia siap mengelolanya. Maka dari itu, Soekarno mempersiapkan putra-putri Indonesia serta mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara maju. Memang Soekarno sukses ketika itu membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Tetapi menurut Asvi, pihak luar yang bernafsu ingin melengserkan kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat.

Dubes AS bertemu Soeharto sebulan sebelum G30/S-PKI

Pada tahun 1964, seorang peneliti yang tidak ingin disebutkan namanya diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa. Dalam surat tersebut di bulan Desember 1964, diplomat tersebut menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat. Dalam pernyataan tersebut Lisa Pease dalam tulisannya mengambil kesimpulan akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai Komunis. Akibat pergerakan tersebut menjadikan angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu menjadikan Soekarno menjadi tahanan. Rencana ini juga terbukti di sebuah telegram rahasia Cinpac 342 , 21 Januari 1965 Pukul 21:48, yang menyatakan ada pertemuan para panglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut bergerak lebih jauh dari rencana tersebut. Jenderal Soeharto justru mendesak angkatan darat mengambil alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semua rencana tersebut benar adanya. PKI sengaja dijadikan kembing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Soekarno melalui G-30/S-PKI atau Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, keadaan negara berubah total. Terjadi kudeta yang direncanakan dengan memplesetkan dan mengubah isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Dalam Supersemar sebenarnya Soekarno hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan darurat negara kepada Soeharto, bukan justru menjadikannya sebagai seorang presiden.

Pergantian kekuasaan di Indonesia memberikan titik terang untuk Freeport. Dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret- April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, berselang sebulan dari tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telfon dari Langbourne Williams yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Freeport. Beliau menanyakan Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emasi di Irian Barat?

Pertanyaan tersebut sontak membuat Forbes terkejut. Dengan sikap Soekarno yang sangat keras dan tertutup sudah terkenal di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, tidak mungkin rasanya Freeport mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa dan masih sah sebagai Presiden Indonesia, lalu darimana williams optimis gunung di Irian barat tersebut akan dikelola Freeport?

Lisa Pease menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Lisa para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elite Indonesia, sehingga rencana mereka berjalan mulus hingga sekarang. Beberapa elite Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo. Tetapi pada saat penandatangan kontrak dengan Freeport, bukan Ibnu Soetowo yang melaksanakannya, tetapi Ir. Slamet Bratanata yang merupakan Menteri Pertambangan Indonesia yang menggantikan Ibnu Soetowo. Hubungan Ibnu Soetowo dengan Freeport dihubungkan oleh Julius Tahija yang merupakan seorang Bisnisman sekaligus makelar untuk perusahaan-perusahaan asing. Dalam bisnisnya Julius Tahija menjadi pelopor keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT. Faroka, PT. Procter & Gambler, PT. Filma, PT. Samudera Indonesia, Bank Niaga, dan Freeport Indonesia. Selain itu, pengaruh Ibnu Soetowo tidak bisa dipandang sebelah mata, beliau sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 yaitu UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss didektekan oleh Rockefeller. Akibatnya, membuka gerbang yang sebesar-besarnya untuk investor asing untuk masuk ke ranah perekonomian Indonesia. Imbasnya, Freeport dengan mudahnya melakukan eksplorasi besar-besaran di tanah Irian barat dan menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Bahkan sejak detik itu, Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Jumat, 7 April 1967 Perusahaan Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport menginvestasikan 75 hingga 100 Juta Dolas AS untuk proyek tersebut. Berawal dari perjanjian kontrak tersebutlah, lahir Freeport Indonesia yang sebagai Presidennya Forbes K. Wilson. Freeport Indonesia mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 Hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Dari penandatangan kontrak inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Undang-Undang Pertambangan No 11 Tahun 1967 yang disahkan Desember 1967. Penandatanganan kontrak Freeport mendorong perusahaan asing lainnya untuk mengekplorasi Pulau Irian Barat, diikuti dengan penandatanganan kontrak eksplorasi nikel di Area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia pada 19 Februari 1969. Tetapi, ketika kita melihat perjanjian kontrak kedua perusahaan pertambangan diatas, kita akan menemukan keganjilan. Apakah benar Freeport hanya menambang tembaga?dan Apakah benar Pacifik Nickel benar menanambang Nikel? Sudah tidak menjadi rahasia lagi dizaman modern saat ini. Freeport tidak hanya menambang tembaga tetapi menambang emas, dan Pacifik Nickel tidak benar-benar hanya menambang nikel tetapi menambang perak.

Semua perjanjian pengeksploitasian tambang-tambang di Bumi Indonesia kenyataannya dilakukan secara tidak wajar, tidak adil dan penuh dengan kebohongan dan akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, dijual, dirampok, dan dibawa kabur ke negara-negara pro zionis, tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia. Menurut pengamat sejarawan dari LIPI, Dr Asvi Marwan Adam, Indonesia seakan-akan membalas budi kepada Amerika Serika yang telah membantu menghancurkan komunis.

Freeport yang hampir bangkrut pun menjadi perusahaan yang sangat disegani dan dilirik dunia ketika bisa mengelola pertambangan di Irian Barat. Hal ini tidak lain karena campur tangan CIA didalamnya, dilihat dari Freeport yang menggandeng Bechtel dalam membangun konstruksi pertambangan emasnya. Bechtel merupakan perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Hal ini terlihat dari, Mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan Internasional di tahun 1978, dan adanya saham Direktur CIA John McCone di Bechtel.

Freeport juga menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Semakin sejahteranya Freeport tergambarkan dalam tulisan seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley dalam buku "Garsberg" yang memaparkan tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk biji tembaganya menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Di tahun 1995, Maley menyebutkan bahwa areal ini memiliki cadangan tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan. Bahkan, Maley dengan bangganya menulis biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia.

Setelah menguras kekayaan alam di bumi Papua, Freeport sepertinya melupakan etika untuk menjaga lingkungan alam Bumi Papua. Menurut Penelitian Greenpeace, Operasi Freeport McMoran di Papua telah membuang lebih dari 200.000 ton tailing (limbah) perharinya ke sungai Otomina dan Aikwa, yang kemudian mengalir ke laut Arafura. Dari data Greenpeace, di tahun 2006 lalu saja diperkirakan sudah membuang hingga tiga miliar ton tailing yang sebagian besar berakhir di lautan. Hal ini yang menyebabkan sedimentasi laut dan terus mengancam masa depan lautan Indonesia.

Limbah Freeport menuju Laut Arafura

Selain menciptakan ancaman lingkungan, Freeport juga menjadi ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini dari sipil hingga militer. Terbukti sampai detik ini, Freeport tidak lepas dari campur tangan elite-elite politik dan militer negeri ini. Mereka menggunakan tangan-tangan kecil elite politik dan militer negeri ini untuk memperlancar tujuan mereka. Presdir Freeport Indonesia pun dipilih dari kalangan-kalangan mantan pejabat dan petinggi militer negeri ini dengan maksud menjadi tameng yang kokoh dalam menghadapi halangan-halangan terkait kebijakan Pemerintah Indonesia. Memang begitu sulit untuk melawan satu perusahaan ini. Padahal, jika Indonesia memang mau mandiri, sektor inilah yang harus dibenahi dan dibereskan terlebih dahulu. Tetapi tidak ada satu pun Presiden Indonesia yang benar-benar fokus terhadap Freeport. Karena, ancaman pun berada didepan mata apabila ada yang berani mengutak atik tambang para elite dunia. Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata akan disebar diseluruh pelosok negeri agar Rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinannya. Begitu mudahnya, sebuah perusahaan dapat mengutak atik roda perpolitikan dan ekonomi di negeri ini. Terbukti kan, hingga sekarang seakan-akan elite negeri ini menjadi boneka mereka yang bisa di adu domba antar sesama.

Sumber Referensi:

http://www1.american.edu/ted/irian.htm
http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf
https://indocropcircles.wordpress.com/2013/05/29/bongkar-konspirasi-antara-sukarno-suharto-dan-freeport/

Nama Polisi berawal dari sebuah istilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika melakukan kolonialisasi di Indonesia, Belanda menyebut sebuah profesi yang tugas pokoknya menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan Politie, Jerman menyebutnya Polizei, orang Inggris menyebutnya Police, sementara Spanyol dan Portugis mengenalnya dengan Policia. Memang dalam hal penyebutan namanya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pekerjaan atau tugas pokok polisi yang ada di negara-negara tersebut sama, yaitu melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Negaranya. Tugas dan Fungsi tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia dengan fungsi untuk menegakkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Raja.

Zaman Pra Kolonial

Menurut Kitab Pararotan, yang menceritakan tentang kerajaan Singosari tahun 1222 – 1392, di kitab tersebut tercantum bahwa pada zaman Kerajaan Singasari itu tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli guna mengayomi, melindungi, melayani dan penegakan hukum diserahkan pada alat negara kerajaan yang disebut Bhayangkara, diceritakan dalam Pupuh IX Pararotan “sehubungan dengan wafatnya Tohjaya di Katang Lambang (sekarang Pasuruan) pasukan yang berkewajiban menjaga keamanan Keraton adalah pasukan Bhayangkara. Istilah Bhayangkara itu dikemudian hari diadopsi oleh Polri sebagai alat negara penegak hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah Kerajaan Singasari runtuh pada Tahun 1392 diteruskan dengan lahirnya Kerajaan Majapahit Tahun 1392 – 15, berdasarkan Kitab Negarakertagama yang aslinya disebut Desawarnana atau Kitab Pustaka Raja yang ditulis oleh Mpu Prapanca, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berdasarkan atas hukum, dengan UUD negara yang bernama Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, seluruh sendi-sendi kehidupan didasarkan pada Kitab tersebut yang kemudian dibagi lagi sesuai bidang hukumnya antara lain bidang hukum pidana yang memakai Kitab Astadusta yang dalam penegakan hukumnya diserahkan pada Pasukan Bhayangkara, dituliskan pada zaman Raja Hayam Wuruk Raja telah menghukum mati Demung Sora yang merupakan salah satu petinggi kerajaan Majapahit karena bersalah telah membunuh Mahesa Anabrang berdasarkan Kitab Astadusta yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bhayangkara.

Sehingga nama Kesatuan Bhayangkara yang bertugas untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli guna melindungi, mengayomi, melayani dan menegakan hukum masyarakat dan negara sudah ada sejak zaman kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit yang dalam pelaksanaan tugasnya sangat mumpuni dan terkenal tegas, berani, jujur dalam menegakan hukum dan loyal pada Raja sehingga Kesatuan Bhayangkara pada jaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajahmada dapat menghantarkan Kerajaan Majapahit kepuncak kejayaan negara yang sampai saat ini masih kita banggakan dan kita agung-agungkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharapkan sifat para kesatria Bhayangkara Majapahit itu dapat diwujudkan dalam negara Indonesia sehingga sebutan Bhayangkara tersebut disematkan pada Polri sebagai alat negara penegak hukum.

Kepolisian Pada Era Kolonial

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara abad ke-16 dapat dipandang sebagai titik menentukan dari perkembangan Sejarah Kepolisian di Indonesia, karena pada abad ke-16 terjadi perubahan di berbagai sendi kehidupan masyarakat Eropa dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perubahan ini disebut “RENAISANCE” kelahiran kembali peradaban Yunani dan Romawi. Masa-masa itu lahir gerakan yang mengkaji kembali “ilmu pengetahuan”. Dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, mendorong pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol serta orang-orang Eropa lainnya melakukan pelayaran mencari daerah-daerah baru untuk di jajah.

Negara Kepulauan terbesar yang menjadi daerah perlintasan dan sangat strategis seperti Indonesia menjadi daerah yang sangat diperebutkan. Bangsa Portugis yang pertama kali bersandar di Indonesia, dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Kekayaan Indonesia akan rempah-rempah tercium hingga negeri Belanda, maka dari itu setelah bangsa Portugis, mendaratlah bangsa Belanda di Nusantara dengan dukungan kapal-kapal dilengkapi persenjataan yang kuta serta mendirikan benteng-benteng di Jawa.

Kepolisian di Masa VOC

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan VOC di Nusantara-Indonesia adalah berdagang, oleh karena berselisih dengan Inggris di Indonesia maka Gubernur Jenderal VOC “Jan Pieterszoon Coen” membentuk Kepolisian di Batavia dan sekitarnya.

Zaman Hindia Belanda

Kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu difungsikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "Hoofd van de Dienst der Algemene Politie" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Pribumi selama menjadi polisi hanya boleh menjabat sebagai mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan kandgerecht dan raad van justitie.

Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya, karena Pemerintah Jepang mengizinkan Kepala Polisi dijabat oleh Pribumi walaupun tetap didampingi pejabat Jepang. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi.

Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut keibodan (semacam hansip/relawan ketertiban dan keamanan).

Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka.

Jenderal Pol SoekantoTjokrodiatmojo (Kepala Kepolisian RI Pertama)

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto. Adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945.

Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Hal yang menarik, saat pembentukan Kepolisian Negara tahun 1946 adalah jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Dengan demikian “police population ratio” waktu itu sudah 1:500. (Pada 2001, dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa, jumlah polisi hanya 170 ribu personel, atau 1:1.300)

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 148).

Zaman RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dalam periode demokrasi parlementer ini perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yang otonom di bawah perdana menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi berukuran 500 ton) dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Polri belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.

Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

a. Alat Negara Penegak Hukum.

b. Koordinator Polsus.

c. Ikut serta dalam pertahanan.

d. Pembinaan Kamtibmas.

e. Kekaryaan.

f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL dan AU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

Zaman Reformasi

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif. Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No. VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas.

Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden. Kendati Keppres ini sering disoroti sebagai bahaya karena Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, namun sesungguhnya ia masih bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasinal) yang merupakan lembaga independen. Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

Memberi peluang tumbuhnya dinamika masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya sampai pada taraf tertentu. Memberi peluang berfungsi dan kuatnya pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti adanya perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut bila ia melakukan penyimpangan, sehingga mendorong warga patuh pada hukum secara alamiah.

Sumber Referensi:

https://www.polri.go.id/

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

http://www.wirasabha.web.id/sejarah-polri

http://mjeducation.com/sepotong-sejarah-kepolisian-dari-bhayangkara-hingga-polri/

Siapa yang tidak mengenal dengan keluarga Rockefeller? Keluarga ini dikenal dengan penguasa minyak dunia, hampir seluruh ladang minyak dunia dikuasai oleh keluarga ini. Kekayaan keluarga ini berawal dari kisah hidup John D. Rockefeller seorang anak Salesman biasa. John D. Rockefeller yang lahir pada tanggal 8 Juli 1839. Dimasa kecilnya John D. Rockefeller sudah memiliki jiwa pengusaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sejak kecil John Rockefeller sudah memulai berjualan permen, disamping berdagang permen, Rockefeller juga bekerja sebagai pembantu di rumah para tetangganya. Di usia Remajanya, Rockefeller berbeda dengan remaja lainnya, yang lebih mementingkan bersenang-senang serta menghambur-hamburkan uang orang tua mereka. Rockefeller sendiri lebih mementingkan karirnya sendiri daripada bersenang-senang menikmati umur remajanya. Diusia mudanya, Rockefeller merupakan remaja yang sangat pekerja keras hal ini terlihat ketika ia bekerja serabutan sebelum memiliki kerja tetap sebagai asisten penjaga toko.

John D Rockefeller

Pada tahun 1859, Rockefeller keluar dari pekerjaannya dan mulai mendirikan bisnis sendiri bersama teman kerjanya. Mereka memulai usaha dengan menjual bahan kebutuhan pokok. Satu tahun berbisnis mereka mampu meraup keuntungan hingga US$ 450.000. Di tahun 1863, tahun inilah titik awal Rockefeller memulai bisnis perminyakannya dengan berinvestasi di sebuah kilang di Cleveland. Di tahun 1864, ia jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Laura Celestia Spelman. Kecerdasan John Rockefeller terlihat ketika ia memilih pendamping hidupnya, ia benar-benar memanfaatkan peluang yang ada. John Rockefeller akhirnya menikahi Laura Celestia Spelman yang merupakan putri salah satu politisi terpandang. Status suami anak pejabat dapat ia manfaatkan untuk dapat mempermulus dan memperlancar bisnisnya.

Dari pernikahannya tersebut, John Rokefeller dianugerahi lima anak, empat putri dan satu putra. Lima anak inilah yang akan menjadi pewaris tahta kekayaan keluarga Rockefeller. Tetapi yang benar-benar memiliki bakat bisnis seperti ayahnya adalah John D. Rockefeller, Jr yang lahir pada 1874. Rockefeller, Jr inilah yang sering disebut-sebut sebagai pewaris bisnis besar ayahnya. Bisnis Rockefeller mulai meroket diawali dari pembelian sejumlah saham pada tahun 1865 dengan memanfaatkan relasi teman-temannya sehingga sukses mengambil kendali kilang minyak di Clevelend. Kesuksesannya membangun kilang minyak Clevelend menjadi yang terbesar di Clevelend mendorong Rockefeller mendirikan sebuah perusahaan minyak, Standard Oil Company di Ohio bersama adik laki-lakinya dan sejumlah mitra kerja lainnya. Rockefeller menjadi pemegang saham terbesar dan menjabat sebagai presiden di Standard Oil Company.

Standard Oil

Standard Oil mulai memonopoli industri perminyakan dengan membeli kilang-kilang minyak dari para pesaingnya. Perusahaan keluarga Rockefeller itu juga mengakuisisi sejumlah perusahaan minyak yang baru serta aktif mempromosikan perusahaannya ke seluruh dunia. Setelah sukses mempromosikan Standard Oil Company, Rockefeller membentuk Standard Oil Trust pada tahun 1882 dengan tujuan untuk menaungi seluruh perusahaan yang dimilikinya. Standard Oil Trust diketahui mengendalikan 90% saluran pipa dan kilang minyak AS. Kesuksesan Rockefeller dalam menguasai seluruh kilang minyak AS karena keberaniannya untuk melakukan cara apapun mulai dari membangun tambang minyak sendiri hingga merekrut sejumlah ilmuan untuk mensupport perusahannya. Sepak terjangnya di dunia bisnis dan industri perminyakan semakin tak terbantahkan. Selama menjalani bisnisnya, Rockefeller memiliki 90% kilang minyak, 90% pemasaran minyak, dan hampir semua sumur minyak di dunia. Tetapi Rockefeller tidak pernah menyombongkan kerajaan minyaknya ini, bahkan dia bekerja secara diam-diam dan menggunakan metode yang sangat rahasia dalam mengembangkan kerajaan minyaknya. Dengan cara itulah dia berhasil membangun industri perminyakan raksasanya. Keuletannya dalam mengelola industri perminyakan ini akhirnya berbuah manis, pada 29 September 1916 dia secara resmi menyandang sebagai miliarder pertama di dunia.

Sejak pertengahan 1890, Rockefeller menyerahkan Standard Oil kepada putra bungsunya. John D. Rockefeller, Jr. yang memiliki bakat bisnis sang ayah pun meneruskan perjuangan dalam mengembangkan kerajaan minyak keluarganya. Selain Rockefeller, Jr, Putri ketiga Rockefeller juga memiliki bakat bisnis, dia aktif mendirikan berbagai peternakan. Mount Hope Farm merupakan sebuah peternakan yang terbesar dan terbaik di AS yang didirikannya.

John Rockefeller Jr

Memang diantara anak-anak Rockefeller, John D Rockefeller Jr lah yang paling sukses memajukan dan mengembangkan perusahaan keluarganya. Selain bergabung dengan perusahaan keluarga, dia menerjunkan diri ke bisnis real estate dengan mendirikan Rockefeller Center.

Rockefeller Center

Dia bersama ayahnya mencetak banyak harta hingga mencapai puncak kekayaan di dunia. John Rockefeller Jr memiliki enam anak dari pernikahannya. Semua anaknya aktif menekuni bisnis masing-masing. Anak pertamanya, Abby rockefeller merupakan seorang ekologis dan feminis. Sementara anak ketiganya, Nelson Rocefeller merupakan mantan gubernur New York dan juga pernah menjabat sebagai wakil presiden AS. Sementara cucu dari Rockefeller berikutnya, Laurance bekerja sebagai pembeli modal usaha dan aktivis lingkungan. Diikuti berikutnya, Winthrop Rockefeller yang bekerja sebagai mantan Gubernur Arkansas. Tak hanya di dunia politik, pendidikan dan lingkungan, keturunan Rockefeller juga aktif di bidang ekonomi. Adalah David Rockefeller yang berprofesi sebagai mantan gubernur Chase Manhattan Bank. Sejauh ini, jumlah keturunan Rockefeller diprediksi mencapai lebih dari 200 anggota termasuk senator AS, John D Rockefeller IV dan Gubernur Arkansas Wintrhop Paul Rockefeller.

Sumber Referensi :

http://bisnis.liputan6.com/read/747407/rockefeller-miliarder-pertama-dunia-dengan-200-anggota-keluarga

Subscribe to: Posts ( Atom )

Tahun Politik, Tahunnya PeDeKate

Freeport, diatur atau yang mengatur negara ini?

Sejarah Panjang Terbentuknya Kesatuan Bhayangkara

Rockefeller, Keluarga Paling Berkuasa dan Berpengaruh di Dunia